Prodi SPI FUAD IAIN Parepare--Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling banyak menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan mengenai program ini tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga karena MBG menyentuh dua isu fundamental sekaligus, yakni kualitas sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Menurut saya, perdebatan yang muncul bukanlah tanda kegagalan sebuah kebijakan, melainkan cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengawal setiap program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat yang nyata. Dalam konteks tersebut, MBG tidak dapat dinilai hanya dari besarnya biaya yang dikeluarkan, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kualitas implementasi.
Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, MBG memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik. Program ini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Rantai pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan pangan, jasa transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan makanan, melainkan berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila dikelola secara konsisten dengan mengutamakan produk lokal, MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun demikian, optimisme tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan potensi permasalahan yang mungkin muncul. Saya berpandangan bahwa manfaat ekonomi MBG hanya akan benar-benar dirasakan apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, kompetitif, dan berpihak kepada pelaku usaha lokal. Sebaliknya, apabila pengadaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar atau kelompok tertentu, maka manfaat ekonomi yang diharapkan akan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Dalam kondisi demikian, MBG berisiko berubah menjadi program yang hanya menghabiskan anggaran negara tanpa menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, tata kelola yang baik (good governance) merupakan syarat mutlak agar tujuan ekonomi program ini dapat tercapai secara optimal.
Dari sisi sosial, MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh asupan gizi yang layak. Kecukupan gizi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik, tetapi juga menentukan perkembangan kecerdasan, daya konsentrasi, serta kemampuan belajar peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan MBG sesungguhnya bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Investasi pada gizi anak merupakan investasi terhadap produktivitas bangsa di masa depan, sehingga dampaknya akan jauh melampaui manfaat yang terlihat pada saat program dilaksanakan.
Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak boleh diukur hanya berdasarkan tingginya angka penyerapan anggaran atau banyaknya penerima manfaat. Tolok ukur yang lebih penting adalah kualitas pelaksanaan di lapangan. Ketepatan sasaran, mutu makanan, keamanan pangan, pemerataan distribusi, serta efektivitas sistem pengawasan harus menjadi indikator utama keberhasilan program. Tanpa pengawasan yang kuat, berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi, rendahnya kualitas makanan, penyimpangan anggaran, hingga praktik korupsi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Dengan kata lain, tantangan terbesar MBG bukan terletak pada konsep programnya, melainkan pada kemampuan pemerintah membangun sistem pelaksanaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, kritik masyarakat terhadap besarnya anggaran MBG seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program tersebut. Kritik justru merupakan mekanisme kontrol dalam negara demokrasi agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pemerintah berkewajiban menunjukkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Transparansi anggaran, evaluasi berkala, dan publikasi capaian program menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa MBG tidak sekadar menjadi janji politik, tetapi benar-benar menjadi kebijakan publik yang efektif.
Pada akhirnya, saya meyakini bahwa Program Makanan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Namun, besarnya potensi tersebut akan kehilangan makna apabila tidak disertai tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Keberhasilan MBG bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, melainkan oleh seberapa besar perubahan yang mampu dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, MBG seharusnya diposisikan bukan sebagai beban anggaran negara, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan.